BONGKAR, Kabupaten Bima,- Dalam rangka pengoptimalan kinerja pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima pada hari Selasa tanggal 12/3/19.
Bertempat di halaman Kantor Bupati Bima, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melantik pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Bima sebanyak 45 orang pejabat struktural dengan Keputusan Bupati Bima nomor: 821.2 / 558 / 07.2 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural lingkup pemerintah Kabupaten Bima serta pelantikan pejabat fungsional Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 59 orang kepala sekolah dengan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2 / 559 / 07.2 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Bima.
Pelantikan tersebut dimaksudkan selain penyegaran bagi para pejabat juga untuk mengoptimalisasikan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi.
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Para Assisten, Staf Ahli, Kabag Lingkup Setda Bima, Kepala OPD, Kepala Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah (BKPPD),camat, serta para pejabat yang dilantik.
Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE dalam sambutannya mengatakan kegiatan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi, bukan merupakan suatu masalah namun ini merupakan inovasi bagi para pejabat sehingga pejabat tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas. Selain itu tujuan utama dari mutasi dan rotasi ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendidkan sehingga Insya Allah pendidikan di Kabupaten Bima akan lebih baik lagi.
Selain itu, momentum pelantikan hari ini menjadi bagian dari upaya penyegaran melalui promosi jabatan, dalam rangka penataan dan pemenuhan formasi jabatan sesuai tuntutan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan optimalnya kinerja pemerintahan daerah dalam memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang saat ini.
Berkaitan dengan hal itu, maka makna pelantikan bukan hanya berarti sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri, dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur kearah tercapainya sumber daya yang handal dan profesionalisme, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan aktivitas pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan menuju pencapaian masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera saat ini dan masa mendatang. Berdasarkan tuntutan kebutuhan pembangunan masyarakat yang demikian itu, maka penunjukkan saudara-saudara dalam menduduki jabatan ini, benar-benar ditentukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dicapai, untuk itu, tanggung jawab yang diberikan ini, jangan sampai di sia-siakan dan disalah gunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat.
Pelantikan ini bukan dikarenakan oleh faktor politik, akan tetapi ini murni kebutuhan organisasi maupun sekolah sehingga saya selaku kepala daerah mengharapkan agar kepada pejabat yang dilantik ini dapat menjalankan amanah yang diberikan sesuai, karena dengan amahan tersebut kedepannya para ASN yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya.
Begitu pula terkait dengan penggunaan Media Sosial, dimana keberadaan medsos ini memiliki peran yang sangat besar dalam membangun suatu daerah, asal postingan ke media sosial itu bisa menularkan inspirasi positif. Peran besar media terletak pada kemampuannya membentuk opini publik. Konsep media bahkan telah bergeser. Opini tidak hanya dibentuk dari pemberitaan media mainstream, namun kini setiap orang memiliki potensi mempengaruhi pikiran orang lain lewat postingannya.
Belajar dari teori ini, kata Dinda, pihaknya meminta ASN untuk belajar memanfaatkan media untuk mempengaruhi orang dengan hal-hal yang positif. (Red. MAL)
