Pembangunan Masjid Agung Akan di Ambil Alih Pemkot Bima


BONGKAR, Kota Bima- Walikota Bima terpilih H. Muhammad Lutfi, SE dalam jumpa pers perdananya pada senin (29/9) diaula ruang kerja Walikota mengakan jika seluruh Visi dan Misinya akan segera direalisasikan. Beberapa diantara Visi dan Misinya yang akan mulai terealisasi dalam bulan Desember 2018 ini yaitu Cakupan BPJS bagi seluruh masyarakat Kota Bima.

“cakupan BPJS gratis ini ada yang dari pemerintah pusat lewat kartu KIS PKH dengan jumlah cakupannya kurang lebih 8 ribuan, dan ada juga sebagiannya lagi dari pemerintah propinsi. Nah untuk sisi yang 143.000 (seratus empat puluh tiga ribu) cacat jiwa yang belum tersentuh oleh kartu BPJS, di Desember 2018 ini pemerintah Kota Bima akan memberi kartu BPJS gratis bagi mereka” ungkap Lutfi kepada sejumlah media.

Lebih jauh lagi Walikota Bima menambahkan jika dana untuk kartu BPJS gratis saat ini sudah masuk dalam APBD Perubahan Kota Bima.

“Dana untuk kartu BPJS gratis sudah masuk ke APBD Perubahan Kota Bima".

Selain Kartu BPJS gratis pembangunan mesjid agung Kota Bima juga sudah masuk dalam rancangan APBD Perubahan pemerintah Kota Bima dan pembangunan mesjid tersebut akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Bima dari tangan yayasan.

“ untuk pembangunan mesjid agung kota bima penganggarannya sudah masuk dalam APBD Perubahan Kota Bima dan kita akan ambil alih kepemilikannya dari tangan Yayasan menjadi aset Pemerintah Kota Bima dan ini syarat untuk penganggarannya melalui pemerintah agar pendanaan pembangunan mesjid tersebut bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah”, ungkap Lutfi.

Selain itu menurut Lutfi tidak akan pernah selesai pembangunan mesjid agung tesebut meski seratus tahun lamanya jika masih menggunakan pola lama. Maka dari itu kebijakan pemerintah daerah yang mau mengambil alih pengelolaan mesjid tersebut menjadi Islami Center akan mempercepat proses pembangunannya.

Sementara untuk anggaran yang rencananya akan digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan mesjid agung tersebut sebesar 10 milyar dan itu dilihat dari kemampuan keuangan daerah, tandanya. (Jf)

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.